Filosofinews,com.Makassar – Ketua Pandawa Pattingalloang Makassar, Imran, S.E., mengecam keras dugaan tindakan premanisme dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat, diduga berasal dari unsur TNI atau Polisi Militer, di salah satu tempat hiburan malam (THM) Tiger Club yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Imran menilai insiden tersebut sebagai tindakan yang mencederai rasa keadilan sekaligus merusak citra aparat penegak hukum di mata masyarakat. “Aparat seharusnya hadir untuk melindungi, menjaga, dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Sangat disayangkan jika justru ada oknum yang melakukan tindakan represif dan arogan tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.

Selain menyoroti perilaku oknum aparat, Pandawa Pattingalloang juga melayangkan kritik tajam kepada HW Grup selaku pengelola Tiger Club. Menurut Imran, ada indikasi pembiaran yang disengaja dari pihak manajemen sehingga oknum aparat dengan mudah masuk ke dalam lokasi hiburan malam. “Kami menduga ada kelalaian bahkan pembiaran yang dilakukan oleh HW Grup. Manajemen Tiger seharusnya bisa mencegah hal itu, bukan justru membiarkan orang-orang yang berpotensi menimbulkan masalah masuk dengan leluasa,” katanya.

Lebih jauh, Pandawa Pattingalloang juga menyinggung reputasi buruk HW Grup. Dari laporan masyarakat yang masuk, disebutkan bahwa tidak hanya di Tiger Club, tetapi juga di Helens Pettarani, sering kali terjadi keributan dan insiden serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen HW Grup dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan terhadap aturan.

Imran bahkan menilai bahwa keberadaan stiker segel pemerintah yang masih terpasang di lokasi hiburan milik HW Grup merupakan bentuk pelecehan terhadap kewibawaan negara. “Ini jelas mempercundangi pemerintah. Kalau memang masih ada segel, tapi aktivitas tetap berjalan dan bahkan terjadi keributan berulang, maka ada indikasi kuat adanya pelanggaran serius yang sengaja dibiarkan,” ujarnya.

Dengan adanya insiden ini, Pandawa Pattingalloang mendesak:

1. Manajemen Tiger Club dan HW Grup untuk bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang terjadi di lokasi mereka.

2. Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas siapa oknum aparat yang melakukan tindakan penganiayaan, serta memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu

3. Pemerintah daerah dan aparat terkait agar meninjau kembali izin operasional HW Grup, mengingat sering terjadinya keributan dan dugaan pelanggaran administratif yang mencederai aturan.

“Tidak boleh ada pembiaran, baik dari aparat maupun pihak manajemen. Hukum harus ditegakkan, transparan, dan adil. Kalau hal ini terus dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang resah, tapi juga kewibawaan hukum dan pemerintah akan dipertaruhkan,” tutup Imran.