filosofinews,com.Makassar – Ratusan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dan guru dengan Surat Keputusan (SK) Tahun 2024 yang bekerja di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tengah menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Hingga memasuki bulan Juni 2025, para tenaga honorer ini belum menerima gaji mereka selama lebih dari lima bulan, sejak Januari lalu. Tidak hanya itu, mereka kini juga terancam dirumahkan akibat belum adanya kejelasan anggaran dari instansi terkait.

Padahal sebelumnya, Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, bersama Kepala Sub Bagian Keuangan Disdik, Andi Ardy, telah menyampaikan komitmen untuk membayarkan gaji bulan Januari hingga April kepada seluruh pegawai Laskar Pelangi tanpa terkecuali. Namun janji tersebut hingga kini belum terealisasi.

“Untuk Laskar Pelangi, saat ini sedang dilakukan audit dan validasi data di Inspektorat. Kita masih menunggu hasilnya. Kalau itu sudah selesai, baru akan dibayarkan gaji untuk empat bulan,” ujar Andi Bukti saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut justru menambah kebingungan para pegawai. Pasalnya, selama menunggu proses validasi yang tak kunjung selesai, mereka tetap diminta untuk menjalankan tugas seperti biasa, tanpa kepastian akan hak-hak mereka. Banyak dari mereka mengaku sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terlebih mayoritas pegawai non-ASN ini menggantungkan sepenuhnya penghasilan dari gaji bulanan.

“Kami tetap datang kerja, menjalankan tugas seperti biasa. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan gaji akan cair. Kami juga punya keluarga yang harus diberi makan,” ujar salah satu guru honorer yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan yang semakin meluas. Para pegawai berharap Pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota, segera turun tangan untuk memberikan solusi konkret atas permasalahan ini. Mereka menuntut kejelasan dan ketegasan agar proses pembayaran tidak terus berlarut-larut.

“Sudah masuk bulan keenam, kami belum digaji. Kami berharap Bapak Wali Kota bisa memperhatikan nasib kami. Kami bukan tidak mau bekerja, tapi bagaimana bisa bekerja dengan tenang jika perut kosong?” tambah pegawai lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar mengenai kelanjutan proses audit di Inspektorat maupun kepastian kapan pembayaran gaji akan dilakukan.